DPP BAKORNAS Kembali usut Dugaan Pungli di Sekolah Madrasah IBTIDAIYAH NEGERI 1 Lubuk Linggau

 

 

Publikasi Nusantara.com // Musi Rawas -sumsel
Menurut hasil laporan wali murid (RN) bahwa di duga sekolah Madrasah IBTIDAIYAH NEGERI 1 Lubuk Linggau ini melakukan pungutan liar terhadap siswa-siswi nya sebesar Rp.180.000/siswa guna untuk membangun  Lapangan futsal di sekolah madrasah ibtidaiyah yang mengatasnamakan  komite sekolah.
Dengan pungutan buat pembangunan lapangan futsal tersebut wali murid yang di pungut Rp.180.000 dan juga ada sebagian belum mampu untuk membayar ataupun tertunda membayar maka dari itu pihak sekolah ini meminta kepada wali murid yang belum bayar cukup bayar Rp.100.000  saja / siswa  jelas nya, sedangkan wali murid yang  sudah telanjur membayar Rp .180.000 meminta agar wali murid  mengikhlaskan yang  uang Rp.80.000 tersebut jelas nya.

Dari informasi yang dihimpun awak media di beberapa orang tua wali murid mereka dipungut biaya untuk pembuatan lapangan futsal sekolah dengan mengatasnamakan komite dan itu hasil musyawarah dengan para wali murid Ungkapnya .

Dan juga bukan cuma pungutan untuk pembuatan lapangan futsal sekolah selain itu juga mengadakan pungutan untuk perpisahan kelas 6 sebesar Rp.280.000/siswa-siswi kelas 6, menurut dari hasil keterangan wali murid (RN) bahwa dengan adanya pungutan Rp .280.000 tersebut guna untuk mengadakan acara perpisahan, serta adakan juga pungutan uang sebesar Rp.80.000 guna untuk legalisir ijazah ungkap nya.

Dengan pungutan buat pembangunan lapangan futsal tersebut wali murid yang di pungut Rp.180.000 dan juga ada sebagian belum mampu untuk membayar ataupun tertunda membayar maka dari itu pihak sekolah ini meminta kepada wali murid yang belum bayar cukup bayar Rp.100.000  saja / siswa  jelas nya, sedangkan wali murid yang  sudah telanjur membayar Rp .180.000 meminta agar wali murid  mengikhlaskan yang  uang Rp.80.000 tersebut jelas nya.

Dengan adanya laporan wali murid awak media beserta lembaga bakornas  konfirmasi langsung ke sekolah,dan dari hasil konfirmasi kepala sekolah madrasah ibtidaiyah sendiri yang telah mengakui atas adanya pungutan tersebut.

Namun dengan adanya pungutan tersebut saya cuma sekedar mengetahui serta memberikan suatu hal kewajaran dikarena kami pihak sekolah masih mempunyai hutang kekurangan anggaran untuk pembangunan lapangan tersebut ungkap kepala sekolah.

LSM bakornas jugan menyampaikan bahwa Selain sumbangan dan bantuan pendidikan, pungutan di sekolah yang tidak memiliki dasar hukum akan dipantau oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Satgas Saber Pungli dibentuk pada 20 Oktober 2016 ketika Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Tugas utama Satgas Saber Pungli adalah melakukan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana yang ada di Kementerian/lembaga maupun di pemerintah daerah.

Hukuman pidana bagi pelaku pungli bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Pelaku pungli berstatus PNS dengan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.

Sedangkan hukuman administratif bagi pelaku pelanggaran maladministrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penurunan gaji berkala, hingga pelepasan dari jabatan.

Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *