*BEKASI, 9 NOVEMBER 2026* — Sikap belum adanya jawaban dari pihak SMA Negeri 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, atas surat klarifikasi BAKORNAS menjadi sorotan. Setelah 10 hari kerja sejak surat diterima pihak sekolah, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (BAKORNAS) menyatakan belum mendapatkan penjelasan resmi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Surat tersebut dikirim pada 23 Oktober 2026 dengan nomor *561/DPP/LSM-BAKORNAS/X/2026*, bersifat penting, dengan perihal Klarifikasi Dugaan Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, TA 2024 dan TA 2025.
Ketua Umum BAKORNAS, *Saut Sitorus,CMH.,CLAd*, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat, 9 November 2026, menyampaikan bahwa pihaknya mempertanyakan belum adanya tanggapan dari pihak sekolah atas sejumlah pertanyaan mengenai penggunaan anggaran pendidikan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
“Kami menyayangkan belum adanya jawaban dari pihak SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Surat resmi sudah kami sampaikan dan telah diberikan waktu yang patut untuk memperoleh penjelasan. Ada sejumlah pos anggaran yang perlu diterangkan secara terbuka. Jangan sampai muncul kesan bahwa pengelolaan uang negara tidak bersedia diawasi oleh masyarakat,” tegas Saut.
Dana BOS 2024–2025 Mencapai Rp6,3 Miliar, Berdasarkan data yang menjadi bahan klarifikasi BAKORNAS, laporan pertanggungjawaban Dana BOS SMAN 1 Tambun Selatan tercatat sebesar, Tahun Anggaran 2024: *Rp3.012.240.000*, Tahun Anggaran 2025: *Rp3.305.640.000*. Dengan demikian, total anggaran yang menjadi perhatian BAKORNAS mencapai *Rp6.317.880.000*.
BAKORNAS menilai besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan keterbukaan mengenai perencanaan, pelaksanaan, realisasi, serta bukti pertanggungjawaban setiap kegiatan.
Lima Pos Anggaran Bernilai Miliaran Menjadi Pertanyaan dalam surat klarifikasi, BAKORNAS meminta penjelasan atas lima pos belanja yang tercantum dalam data yang ditelaah, yaitu:
1. Pengembangan Perpustakaan – Rp1.569.732.000*, BAKORNAS mempertanyakan jumlah buku teks Kurikulum 2013 (K-13) yang dibeli untuk siswa dan guru selama 2024–2025, jumlah eksemplar, harga satuan, pengembangan nonbuku teks, serta nama perusahaan atau rekanan penyedia buku.
2. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler – Rp1.249.370.000*, Pihak sekolah diminta menjelaskan jenis kegiatan, skala prioritas, rincian penggunaan, serta bukti realisasi anggaran.
3. Administrasi Kegiatan Sekolah – Rp626.191.189*, BAKORNAS meminta penjabaran mengenai kegiatan administrasi yang dibiayai, rincian pengeluaran, dan dokumen pertanggungjawabannya.
4. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana – Rp2.057.195.195*, Pos ini menjadi salah satu perhatian utama BAKORNAS. Pihak sekolah diminta membuka rincian pekerjaan, lokasi pemeliharaan, volume pekerjaan, spesifikasi material, harga satuan, penyedia jasa atau barang, serta dokumentasi hasil pekerjaan.
5. Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran – Rp310.000.000*, BAKORNAS meminta daftar peralatan yang dibeli, jumlah unit, spesifikasi teknis, harga satuan, nama penyedia, serta keberadaan barang di sekolah.
Anggaran Pemeliharaan Lebih dari 20 Persen, BAKORNAS Minta Penjelasan, Salah satu persoalan yang menjadi perhatian BAKORNAS adalah besarnya anggaran pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sekolah yang tercatat sebesar Rp2.057.195.195.
BAKORNAS mempertanyakan apakah realisasi belanja tersebut telah sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis Dana BOS yang berlaku pada masing-masing tahun anggaran, khususnya ketentuan mengenai batas penggunaan dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.
Menurut Saut Sitorus, apabila berdasarkan dokumen resmi terbukti terdapat penggunaan anggaran yang melampaui batas ketentuan, hal tersebut perlu dimintakan penjelasan dan diperiksa oleh pihak yang berwenang.
“Kami ingin mengetahui dasar perhitungan anggaran pemeliharaan tersebut. Berapa pagu Dana BOS yang menjadi dasar penghitungan? Berapa persen yang dialokasikan dan berapa persen yang benar-benar direalisasikan? Apakah sesuai petunjuk teknis BOS Tahun 2024 dan Tahun 2025? Semua harus dibuktikan melalui dokumen, bukan sekadar pernyataan,” ujar Saut.
Ia menegaskan bahwa BAKORNAS tidak ingin membangun tuduhan tanpa dasar, tetapi meminta agar setiap penggunaan anggaran pendidikan dapat diuji secara transparan dan akuntabel.
Ketua Umum BAKORNAS: Jangan Alergi terhadap Klarifikasi!
Saut Sitorus menegaskan bahwa pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran pendidikan merupakan bagian dari kontrol sosial. Menurutnya, permintaan klarifikasi bukan bentuk intervensi terhadap kegiatan belajar mengajar, melainkan upaya mendorong tata kelola anggaran yang bersih.
“Jangan alergi terhadap klarifikasi. Kalau seluruh penggunaan Dana BOS sudah sesuai aturan, tentu pihak sekolah dapat menjelaskannya dengan data dan dokumen pendukung. Kami tidak meminta sesuatu yang di luar ketentuan. Kami hanya ingin memastikan bahwa uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan dan peserta didik,” tegasnya.
BAKORNAS Siapkan Langkah Pengawasan Lanjutan, BAKORNAS menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan apabila pihak sekolah tetap belum memberikan tanggapan, antara lain:
1) Mengirimkan surat pengingat dan permintaan klarifikasi lanjutan kepada Kepala SMAN 1 Tambun Selatan.
2) Meminta dokumen informasi publik melalui mekanisme PPID sesuai ketentuan perundang-undangan.
3) Melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan, realisasi, dan pertanggungjawaban Dana BOS.
4) Meminta Inspektorat Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
5) Menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti awal yang cukup mengenai dugaan penyimpangan.
BAKORNAS juga menegaskan bahwa belum adanya jawaban dari pihak sekolah bukan bukti bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi. Dugaan tersebut harus diuji melalui klarifikasi, pemeriksaan dokumen, audit, dan proses hukum oleh lembaga berwenang.
Hak Jawab Pihak Sekolah Tetap Dibuka, BAKORNAS tetap memberikan kesempatan kepada Kepala SMAN 1 Tambun Selatan maupun pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas seluruh pertanyaan yang telah disampaikan.
“Kami berharap Kepala SMAN 1 Tambun Selatan segera memberikan jawaban resmi. Dunia pendidikan harus menjadi contoh dalam keterbukaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan hanya karena pertanyaan mengenai penggunaan anggaran tidak memperoleh penjelasan,” tutup Saut Sitorus.
*BAKORNAS – ENDUS AROMA KORUPSI, KAWAL UANG NEGARA, BERSAMA MEMBANGUN INDONESIA BERSIH DARI KORUPSI.*
