*Empat lawang / Sumatera Selatan -* Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) menyoroti realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2025-2026.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Humas PHMI, *feri indra leki]*, terkait dugaan ketidaksesuaian antara laporan realisasi dana BOS dengan pelaksanaan di lapangan di sejumlah sekolah.
“Dana BOS itu uang negara untuk kepentingan siswa, bukan untuk kepentingan lain. Karena itu penggunaannya harus transparan, bisa dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan juknis,” ujar [ feri ) kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, PHMI menerima sejumlah informasi dan laporan dari masyarakat terkait dugaan penggunaan Dana BOS Reguler 2025-2026 yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan bukti pertanggungjawaban yang ada.
Adapun beberapa hal yang menjadi sorotan PHMI antara lain:
1. Dugaan laporan belanja yang tidak sesuai dengan realisasi barang / kegiatan di sekolah.
2. Dugaan belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah dan RKAS.
3. Minimnya keterbukaan informasi penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa dan komite sekolah.
“Kami tidak menuduh semua sekolah bermasalah. Banyak sekolah yang sudah bagus dan transparan. Tapi yang diduga bermasalah, harus berani dibuka dan diaudit,” tegasnya.
PHMI pun meminta Dinas Pendidikan dan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan audit terhadap realisasi Dana BOS Reguler Tahun2025- 2026, serta mempublikasikan hasil pemeriksaan tersebut kepada publik.
“Kami membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan. Kalau memang sudah sesuai aturan, silakan buktikan dengan dokumen. Kalau ada temuan, tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.
Red
