-KOTA BENGKULU – Puluhan karung pupuk bersubsidi jenis Urea ditemukan menumpuk di salah satu rumah warga yang bukan merupakan gudang maupun kios resmi di Kelurahan Kandang Mas, Kota Bengkulu. Keberadaan tumpukan barang dalam pengawasan pemerintah tersebut memicu sorotan tajam dari masyarakat setempat karena diduga berkaitan dengan oknum Aparat Penegak Hukum (APH).
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim redaksi dari keterangan warga sekitar pada Kamis (5/11/2026), bangunan tempat penyimpanan pupuk bersubsidi tersebut disebut-sebut milik seorang oknum anggota kepolisian berinisial T yang bertugas di lingkungan Polres Kota Bengkulu. Informasi mengenai kepemilikan rumah tersebut turut diperkuat oleh keterangan Lurah Kandang Mas, Karimulla, S.E.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler terkait status bangunan dan keberadaan pupuk tersebut, oknum berinisial T membenarkan keterkaitan lokasi tersebut namun berdalih bahwa rumah itu adalah milik pihak keluarganya. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan penjelasan rinci mengenai asal-usul, izin penyimpanan, maupun peruntukan puluhan karung pupuk bersubsidi di lokasi tersebut.
Ancaman Pidana dan Aturan Ketat PenyaluranSecara regulasi, pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang tata niaganya diatur secara ketat melalui Permendag Nomor 04 Tahun 2023 serta Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Pihak lain di luar produsen, distributor, dan Pengecer Resmi atau Kios Pupuk Lengkap (KPL) dilarang keras menyimpan, menyalurkan, apalagi memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa izin resmi.
Penyaluran pupuk subsidi wajib memenuhi prinsip 7T (Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Penerima). Petani penerima pun wajib terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan melakukan penebusan langsung di kios resmi menggunakan KTP.
Apabila terbukti terjadi penimbunan atau penyimpangan distribusi di luar jalur resmi, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar.
Desakan Transparansi dan Ruang Hak JawabTemuan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai fungsi pengawasan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) serta instansi terkait di Kota Bengkulu. Masyarakat mendesak adanya penelusuran transparan mengenai dari kios mana pupuk tersebut ditebus, siapa pemilik modal di baliknya, dan apakah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam distribusinya.
Tim redaksi masih terus melakukan penelusuran lanjutan dan berupaya meminta konfirmasi resmi kepada pihak Polres Kota Bengkulu, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, serta distributor wilayah setempat guna mendalami temuan ini.
Sesuai dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak berinisial T, pihak keluarga pemilik rumah, maupun instansi terkait untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, dan bukti pendukung guna melengkapi pemberitaan secara berimbang dan akurat. (Tim)
