BEKASI, 12 November 2026 – DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (BAKORNAS) meminta klarifikasi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi terkait pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.28.217.342.560.
Berdasarkan penelaahan dokumen DPA-SKPD TA 2025, anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai Rp17,10 miliar, belanja barang dan jasa Rp10,39 miliar, serta belanja modal peralatan dan mesin Rp720,28 juta.
Ketua Umum DPP LSM BAKORNAS, Saut Sitorus,CMH.,CLAd, mengatakan kepada media bahwa pihaknya meminta keterbukaan secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tersebut.12/11/26
“Anggaran Rp28,21 miliar bukan angka kecil. Kami ingin mengetahui secara jelas ke mana anggaran tersebut digunakan, berapa realisasinya, siapa penerima manfaatnya, serta bagaimana pertanggungjawabannya. Jangan sampai anggaran besar hanya tercatat dalam dokumen, tetapi manfaat dan realisasinya tidak dapat dijelaskan kepada publik,” tegas Saut.
BAKORNAS melalui surat Nomor 620/DPP/LSM-BAKORNAS/KLARIFIKASI/XI/2026 tanggal 9 November 2026 mengajukan sejumlah pertanyaan tajam, mulai dari rincian belanja pegawai, pembayaran TPP, perjalanan dinas, kegiatan diklat dan bimbingan teknis, pengadaan barang dan jasa, hingga pembelian aset senilai Rp720,28 juta.
BAKORNAS juga meminta dokumen DPA, DPPA, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Rencana Umum Pengadaan (RUP), kontrak penyedia, BAST, daftar inventaris barang, serta data SP2D untuk menguji kesesuaian antara pagu dan realisasi anggaran.
“Kami tidak menuduh adanya penyimpangan. Namun, setiap rupiah APBD wajib dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kami meminta BKPSDM menjawab secara tertulis berdasarkan dokumen, bukan sekadar memberikan penjelasan normatif,” ujar Saut.
Ia menegaskan, BAKORNAS akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan menelaah jawaban beserta dokumen yang diberikan BKPSDM Kota Bekasi.
“Kalau semuanya sudah sesuai aturan, buktikan melalui dokumen dan data yang transparan. Jika dalam penelaahan ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti, kami akan meneruskan kepada Inspektorat maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya,” tutup Saut.
