Bekasi, 10 November 2026
BEKASI – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP LSM BAKORNAS) menyoroti pengelolaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan dokumen DPA-SKPD TA 2025, RSUD tercatat memiliki target pendapatan sebesar Rp300 miliar, sementara total belanja mencapai Rp.471.781.568.000, sehingga terdapat selisih defisit anggaran sebesar Rp.171.781.568.000.
Ketua Umum BAKORNAS, Saut Sitorus,CMH.,CLAd, mengatakan kepada media bahwa besarnya anggaran tersebut harus disertai transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat.
“Anggaran RSUD ini bukan angka kecil. Kami mempertanyakan bagaimana target pendapatan Rp300 miliar ditetapkan, bagaimana belanja Rp471,78 miliar direalisasikan, dan dari mana sumber pembiayaan untuk menutup selisih Rp171,78 miliar tersebut. Ini harus dijelaskan secara terbuka dan berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Saut.
Menurutnya, perhatian khusus BAKORNAS tertuju pada belanja barang dan jasa sebesar Rp.296.790.449.813, serta belanja pegawai sebesar Rp.167.080.745.687. BAKORNAS meminta rincian penggunaan anggaran, daftar paket pengadaan, nama penyedia, nilai kontrak, realisasi pembayaran, hingga bukti penerimaan barang dan jasa.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Jangan sampai anggaran besar tercatat dalam dokumen, tetapi realisasi dan manfaat penggunaannya tidak dapat dijelaskan secara terperinci,” ujarnya.
Saut menegaskan, BAKORNAS tidak sedang menuduh adanya tindak pidana korupsi. Namun, sebagai lembaga masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol sosial, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan uang publik.
Melalui surat Nomor 629/DPP/LSM-BAKORNAS/KLARIFIKASI/XI/2026, tertanggal 10 November 2026, BAKORNAS secara resmi meminta Direktur RSUD Kota Bekasi memberikan klarifikasi tertulis mengenai target dan realisasi pendapatan, seluruh komponen belanja, pengadaan barang dan jasa, belanja modal peralatan medis, serta sumber pembiayaan atas selisih anggaran tersebut.
“Kami meminta Direktur RSUD jangan menganggap surat klarifikasi ini sebagai formalitas administrasi. Berikan jawaban secara lengkap, transparan, dan disertai dokumen pendukung. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang publik dikelola, terlebih anggaran tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan,” lanjutnya.
Saut juga menegaskan bahwa apabila klarifikasi tidak memadai atau ditemukan indikasi ketidaksesuaian berdasarkan dokumen dan bukti, BAKORNAS akan melakukan penelusuran lanjutan, menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat Kota Bekasi, meminta tindak lanjut sesuai kewenangan BPK RI, serta melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
“BAKORNAS tidak mencari-cari kesalahan, tetapi memastikan tidak ada uang rakyat yang dikelola tanpa pertanggungjawaban. Endus Aroma Korupsi, telusuri anggarannya, periksa dokumennya. Jika semuanya benar, jelaskan secara terbuka. Kalau bersih, kenapa harus risih?” tutup Saut Sitorus.
