:
Empat lawang Sumsel Desa Lingge, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang — sabtu 13 November 2026
Pelaksana proyek pembangunan jembatan lintas provinsi di Desa Lingge, yang diketahui dengan inisial I, secara langsung mengakui telah menjual besi baja sisa pembongkaran jembatan lama sebanyak 1.800 ton. Pengakuan ini disampaikan saat awak media melakukan konfirmasi langsung di lokasi proyek.
Saat di konfirmasi kontraktor Mengaku Jual, Hasilnya Dibagi-bagi, Klaim ” kata pelaku besi itu bukan milik negara Bukan Milik Negara.
Pihak kontraktor menyebut hasil penjualan tersebut sebagian sebesar Rp1.000.000 disumbangkan ke masjid, sementara sisanya dibagi-bagi. Ia juga mengklaim bahwa yang dijual hanyalah kepingan-kepingan kecil, sedangkan material besar masih tersisa di lokasi dan akan dikembalikan kepada pihak negara.
Namun, penjelasan bahwa kepingan kecil “bukan milik negara” justru memicu pertanyaan besar. Apalagi ketika ditanyakan prosedur resmi penjualan tersebut, pihak kontraktor menyampaikan pernyataan: “Silakan saja kalau mau lapor, silakan dilaporkan.”
Masyarakat pun menduga adanya penggelapan aset negara. Sebab menurut ketentuan yang berlaku, seluruh material sisa pembongkaran aset pemerintah — apa pun ukurannya — tetap milik Pemerintah Provinsi dan tidak boleh dijual tanpa prosedur resmi.
“Sekalipun sebagian hasilnya disumbangkan ke masjid, itu tidak menghapus fakta bahwa besi tersebut adalah aset negara yang dijual tanpa izin. Sikap menantang seperti itu justru memperkuat dugaan kami,” ujar warga setempat, inisial AM.
Lebih lanjut, masyarakat dan awak media menyatakan akan menindaklanjuti temuan ini dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum serta instansi dinas terkait, guna mendapatkan kejelasan resmi terkait dugaan penggelapan aset negara yang diduga kuat terjadi dalam proyek ini.
Masyarakat berharap instansi berwenang segera menelusuri kebenaran ini, memverifikasi jumlah besi yang ada dan yang telah dijual, serta memastikan tidak ada kerugian negara yang terjadi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada dokumen resmi yang menunjukkan adanya izin atau berita acara penyerahan terkait material sisa bongkaran tersebut.
Feri indra leki selaku Kadiv Humas DPP meminta kepada dinas terkait dan aparat penegak hukum segera usut tuntas terkait dugaan di atas .
Tim
Feri & Diki
