BAKORNAS Pertanyakan Anggaran Operator BUS Rp18 Miliar, DISHUB Kab.Bekasi Diminta Buka DATA

 

KAB.BEKASI – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP LSM BAKORNAS) menyoroti anggaran Belanja Jasa Operator Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 yang tercatat mencapai Rp18.000.000.000 (18 miliar rupiah).

Melalui surat Nomor: 664/DPP/LSM-BAKORNAS/KLARIFIKASI/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, BAKORNAS secara resmi meminta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi memberikan klarifikasi tertulis sekaligus membuka dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut.

Ketua Umum BAKORNAS, Saut Sitorus,CMH.,CLAd, mengatakan kepada media bahwa pihaknya menemukan paket Belanja Jasa Operator Bus dengan Kode RUP 54300640, bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), paket tersebut memiliki pagu anggaran Rp18 miliar dengan volume pekerjaan mencapai 1.196.967 kilometer. Pengadaan dilakukan melalui metode E-Purchasing dengan spesifikasi jasa operator bus swasta.

“Anggaran Rp18 miliar bukan jumlah yang kecil. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan transportasi masyarakat Kabupaten Bekasi,” tegas Saut Sitorus.

Menurut Saut, salah satu hal yang menjadi perhatian BAKORNAS adalah volume pekerjaan sebesar 1.196.967 kilometer. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran Rp18 miliar, terdapat nilai indikatif sekitar Rp15.038 per kilometer.

“Pertanyaannya, bagaimana perhitungan harga tersebut? Apakah berdasarkan kilometer perjalanan, jumlah armada, jam kerja, atau jumlah tenaga operator dan pengemudi? Kami meminta Dishub menjelaskan secara terbuka komponen pembiayaannya,” ujarnya.

BAKORNAS MINTA DATA ARMADA DAN REALISASI KILOMETER
BAKORNAS juga meminta penjelasan mengenai jumlah bus yang dioperasikan, status kepemilikan kendaraan, identitas perusahaan penyedia, serta jumlah pengemudi dan tenaga operator yang dibayarkan melalui anggaran tersebut.

Tidak hanya itu, BAKORNAS mempertanyakan bagaimana Dinas Perhubungan memastikan bahwa volume perjalanan yang ditagihkan penyedia benar-benar sesuai dengan perjalanan aktual di lapangan.

“Kami ingin mengetahui apakah setiap bus dilengkapi GPS Tracking, bagaimana pencatatan odometer dilakukan, siapa yang memverifikasi laporan kilometer, serta apakah terdapat laporan perjalanan harian dan bulanan. Jangan sampai pembayaran dilakukan hanya berdasarkan laporan sepihak tanpa verifikasi yang memadai,” kata Saut.

Menurutnya, data tersebut penting untuk memastikan kesesuaian antara volume pekerjaan dalam kontrak dengan realisasi pelayanan yang benar-benar dilaksanakan.

JADWAL KONTRAK JUGA MENJADI PERTANYAAN
Selain persoalan volume dan kewajaran harga, BAKORNAS menemukan hal lain yang perlu dijelaskan, yakni pencantuman jadwal pemanfaatan Januari hingga Desember 2025, sementara jadwal pelaksanaan kontrak dalam data RUP tercatat Januari 2025.

BAKORNAS mempertanyakan apakah pencantuman jadwal kontrak tersebut merupakan kesalahan administrasi dalam pengisian RUP atau memang kontrak hanya berlaku selama satu bulan.

“Kalau pelayanan berlangsung selama Januari sampai Desember 2025, bagaimana administrasi kontraknya? Kapan kontrak ditandatangani, berapa lama masa berlakunya, apakah ada adendum, dan bagaimana dasar pembayaran selama 12 bulan? Ini harus dijelaskan dengan dokumen, bukan sekadar jawaban lisan,” tegasnya.

BAKORNAS juga meminta penjelasan mengenai perusahaan penyedia jasa, dasar pemilihan melalui E-Purchasing, nomor transaksi katalog elektronik, surat pesanan, kontrak, serta identitas pejabat pembuat komitmen (PPK) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

CEGAH PEMBAYARAN GANDA DAN PERTANGGUNGJAWABAN FIKTIF
Saut menegaskan, pihaknya juga ingin memastikan tidak terjadi pembebanan biaya ganda, khususnya apabila komponen BBM, pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi, pajak kendaraan, dan biaya operasional lainnya ternyata dibebankan melalui kegiatan atau rekening anggaran berbeda.

“Kami meminta rincian komponen biaya secara jelas. Apabila BBM, pemeliharaan, dan biaya lainnya sudah termasuk dalam kontrak, harus dipastikan tidak kembali dibayarkan melalui pos anggaran lain. Begitu juga dengan pembayaran tenaga kerja, harus ada daftar personel, kehadiran, dan bukti pembayaran yang dapat diuji,” ungkapnya.

BAKORNAS turut meminta data jumlah penumpang, rute perjalanan, frekuensi pelayanan, laporan operasional, realisasi anggaran, invoice penyedia, berita acara pemeriksaan pekerjaan, hingga bukti pembayaran.

Menurut Saut, besarnya anggaran harus sebanding dengan hasil pekerjaan dan manfaat pelayanan yang diterima masyarakat.

BAKORNAS TEGASKAN BUKAN TUDUHAN KORUPSI
Saut menegaskan bahwa langkah BAKORNAS merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan partisipatif masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Kami tegaskan, permintaan klarifikasi ini bukan tuduhan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Kami tidak ingin membangun opini tanpa bukti. Namun, setiap penggunaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan keuangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi dan penjelasan dari instansi terkait merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

BAKORNAS meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi memberikan jawaban tertulis secara lengkap dan menyampaikan dokumen pendukung yang diminta agar dapat dilakukan penelaahan lebih lanjut.

“Apabila seluruh pelaksanaan kegiatan sudah sesuai aturan, silakan dibuktikan melalui dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, apabila dalam proses penelaahan ditemukan indikasi ketidaksesuaian, kekurangan volume, kelebihan pembayaran, atau penyimpangan administrasi maupun keuangan, BAKORNAS akan mempertimbangkan langkah tindak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menyampaikan informasi kepada aparat pengawasan internal pemerintah maupun aparat penegak hukum apabila terdapat dasar yang cukup,” tutup Saut Sitorus.

BAKORNAS menegaskan bahwa pengawasan terhadap APBD bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan uang rakyat digunakan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *