BAKORNAS Soroti Penjualan Seragam di SMAN 1 Kedungwaringin, Wali Kelas Diduga Arahkan Siswa Membeli ke Toko Tertentu

BEKASI, 17 NOVEMBER 2026 — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP LSM BAKORNAS) menyoroti dugaan praktik penjualan seragam sekolah di SMAN 1 Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, yang disebut-sebut bekerja sama dengan pihak ketiga atau toko tertentu.

Berdasarkan hasil investigasi BAKORNAS di lapangan, ditemukan informasi bahwa siswa/siswi diarahkan oleh wali kelas untuk membeli seragam di salah satu toko tertentu. Adapun rincian harga seragam yang diperoleh sebagai berikut:

– Seragam olahraga: Rp250.000
– Seragam pakaian muslim: Rp185.000
– Seragam batik: Rp185.000

Total keseluruhan mencapai Rp620.000 per siswa.

Ketua Umum DPP LSM BAKORNAS, Saut Sitorus,CMH.,CLAd, menyampaikan kepada wartawan bahwa pihaknya mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan wali kelas maupun pihak sekolah dalam mengarahkan peserta didik untuk membeli seragam di toko tertentu.

“Pertanyaan kami sederhana, apa dasar hukum wali kelas mengarahkan siswa untuk membeli seragam ke salah satu toko tertentu? Apakah pengadaan tersebut merupakan kebijakan resmi sekolah, atau terdapat kerja sama dengan pihak ketiga? Jika memang ada kerja sama, apa dasar penunjukan toko tersebut dan bagaimana mekanisme penetapan harganya?” tegas Saut.

BAKORNAS menduga adanya potensi kerja sama antara pihak sekolah dengan toko tersebut yang perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya keuntungan dari transaksi penjualan seragam. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan bukti pendukung.

“Kami tidak ingin ada peserta didik maupun orang tua yang merasa terbebani atau tidak memiliki pilihan dalam memenuhi kebutuhan seragam sekolah. Sekolah harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tidak melakukan praktik yang berpotensi membatasi kebebasan orang tua dalam membeli seragam,” tambahnya.

BAKORNAS meminta Kepala SMAN 1 Kedungwaringin memberikan penjelasan terbuka mengenai kebijakan penjualan seragam, keterlibatan wali kelas, hubungan kerja sama dengan pihak ketiga, serta dasar penetapan harga masing-masing seragam.

BAKORNAS menegaskan akan melayangkan surat klarifikasi resmi kepada pihak sekolah. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah, BAKORNAS akan mempertimbangkan langkah pengaduan kepada instansi pengawas pendidikan maupun Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai kewenangannya.

BAKORNAS: Pendidikan Bukan Ladang Bisnis, Hak Peserta Didik dan Orang Tua Harus Dilindungi!

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *