CAMAT Jatisampurna Kota Bekasi Dinilai Tidak Paham Membedakan Surat Klarifikasi Dengan Surat PPID, BAKORNAS Layangkan Surat Keberatan

 

BEKASI, 17 NOVEMBER 2026 — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP LSM BAKORNAS) menyayangkan tanggapan Camat Jatisampurna, Kota Bekasi, atas surat klarifikasi terkait pengelolaan dan realisasi anggaran Kecamatan Jatisampurna Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.34.662.428.880,00.

Persoalan bermula ketika BAKORNAS melayangkan surat Nomor 628/DPP/LSM-BAKORNAS/XI/2026 tanggal 9 November 2026, perihal Permohonan Klarifikasi dan Rincian Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Jatisampurna TA 2025.

Namun, melalui surat Nomor 900/1006-Ke.Jsp tanggal 16 November 2026, pihak Kecamatan justru meminta BAKORNAS melengkapi legalitas badan hukum dan identitas pengurus dengan mengategorikan surat tersebut sebagai permohonan informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

Menanggapi hal tersebut, Saut Sitorus,CMH.,CLAd, selaku Ketua Umum BAKORNAS, menyampaikan kepada media bahwa pihak Kecamatan seharusnya memahami perbedaan antara surat klarifikasi kelembagaan dengan permohonan informasi publik melalui PPID.

“Jangan sampai surat klarifikasi yang kami sampaikan justru dialihkan menjadi persoalan administrasi PPID. Kami tegaskan, BAKORNAS tidak mengirimkan surat permohonan informasi melalui PPID, melainkan surat klarifikasi untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah,” tegas Saut.

Menurutnya, surat BAKORNAS memuat sejumlah pertanyaan penting mengenai realisasi anggaran, mulai dari Belanja Pegawai Rp15,42 miliar, Belanja Barang dan Jasa Rp16,41 miliar, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp203,74 juta, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp1,202 miliar, hingga Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp1,417 miliar.

“Yang kami pertanyakan adalah ke mana anggaran tersebut direalisasikan, siapa penyedianya, berapa nilai kontraknya, bagaimana proses pembayarannya, serta apakah hasil pekerjaan benar-benar sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan. Tetapi, pertanyaan tersebut belum dijawab. Justru kami diminta melengkapi legalitas pemohon informasi,” lanjutnya.

Saut juga menegaskan bahwa BAKORNAS merupakan LSM independen yang menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan partisipatif masyarakat, bukan lembaga pemerintah maupun aparat penegak hukum.

“Pengelolaan APBD wajib transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kami tidak sedang menuduh adanya korupsi, tetapi meminta penjelasan agar penggunaan uang rakyat dapat diawasi secara objektif,” ujarnya.

Atas tanggapan Kecamatan tersebut, BAKORNAS resmi melayangkan surat keberatan Nomor 667/DPP/LSM-BAKORNAS/XI/2026 tanggal 17 November 2026, sekaligus menegaskan kembali permintaan klarifikasi terhadap realisasi anggaran TA 2025.

BAKORNAS memberikan waktu tujuh hari kerja sejak surat keberatan diterima untuk memperoleh tanggapan substantif dari Camat Jatisampurna.

Apabila tidak terdapat jawaban yang memadai, BAKORNAS menyatakan akan meneruskan persoalan ini kepada Wali Kota Bekasi, Inspektorat Daerah Kota Bekasi, serta mempertimbangkan penyampaian laporan informasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan Negeri Kota Bekasi maupun Polres Metro Bekasi Kota, apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti.

“Jangan alergi terhadap klarifikasi. Kalau pengelolaan anggaran sudah dilaksanakan sesuai aturan, sampaikan penjelasan dan tunjukkan pertanggungjawabannya. Transparansi bukan ancaman bagi pejabat yang bekerja dengan benar. BAKORNAS akan terus mengawal penggunaan APBD demi kepentingan masyarakat,” tutup Saut Sitorus.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *