BAKORNAS Keberatan, BPKAD Kota Bekasi Diminta Jelaskaan Ancaman Pemohonan Gugur dan Transparansi Anggaran 2025

 

BEKASI, 18 NOVEMBER 2026 — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP LSM BAKORNAS) resmi mengajukan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bekasi, terkait surat jawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Nomor 500.12.18.1/16337/BPKAD.Set tertanggal 12 November 2026.

Keberatan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 682/DPP/LSM-BAKORNAS/KEBERATAN/XI/2026 tertanggal 18 November 2026, yang ditandatangani Ketua Umum BAKORNAS, Saut Sitorus,CMH.,CLAd.

BAKORNAS menilai surat jawaban BPKAD belum menjawab substansi klarifikasi pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025. Sebaliknya, jawaban tersebut lebih menitikberatkan pada permintaan kelengkapan legalitas organisasi dan identitas pemohon informasi.

Saut Sitorus: Jangan Jadikan Administrasi sebagai Alasan Menghindari Substansi

Dalam keterangannya kepada media, Saut Sitorus menegaskan bahwa BAKORNAS menghormati ketentuan administrasi pelayanan informasi publik. Namun, pihaknya mempersoalkan penetapan tenggat waktu tiga hari kerja disertai ancaman bahwa permohonan informasi akan dinyatakan gugur atau batal apabila persyaratan tidak dilengkapi.

“Kami tidak pernah menolak kewajiban melengkapi persyaratan administrasi. Namun, BPKAD harus menjelaskan dasar hukum penetapan tenggat tiga hari kerja dan kewenangan menyatakan permohonan gugur atau batal. Jangan sampai ketentuan administrasi ditafsirkan sedemikian rupa sehingga menghambat hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik,” tegas Saut.

Menurutnya, terdapat persoalan administrasi yang perlu dijelaskan BPKAD. Surat tersebut tercantum bertanggal 12 November 2026, tetapi baru disampaikan kepada BAKORNAS melalui telepon seluler pada 17 November 2026.

“Kalau surat baru kami terima tanggal 17 November, maka tanggal penerimaan itulah yang harus diperhatikan dalam menghitung tenggat yang ditetapkan BPKAD sendiri. Kami meminta bukti pengiriman dan penerimaan surat. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat keterlambatan penyampaian surat yang berada di luar kendali pemohon,” ujarnya.

BAKORNAS menghitung tanggal 18 November sebagai hari kerja pertama, 19 November hari kerja kedua, dan 20 November 2026 sebagai hari kerja ketiga, dengan memperhatikan ketentuan hari kerja yang berlaku.

BPKAD Belum Menjawab Klarifikasi Anggaran TA 2025

Saut menjelaskan, persoalan utama bukan sekadar kelengkapan dokumen organisasi, melainkan permintaan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya disampaikan melalui surat BAKORNAS Nomor 613/DPP/LSM-BAKORNAS/KLARIFIKASI/XI/2026 tanggal 9 November 2026.

Dalam surat tersebut, BAKORNAS meminta penjelasan atas sejumlah komponen anggaran BPKAD Kota Bekasi TA 2025, antara lain:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.55.513.744.000.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.364.006.150.000.
3. Belanja Pegawai sebesar Rp.119.560.145.000.
4. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.17.265.215.560.
5. Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp.65.354.935.759.
6. Penerimaan Pembiayaan/SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp.258.394.000.000.
7. Pengeluaran Pembiayaan/Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.72.394.000.000.
8. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.959.919.200.
9. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.500.000.000.
Menurut Saut, angka-angka tersebut membutuhkan penjelasan mengenai realisasi, rincian penggunaan, penerima manfaat, dokumen pendukung, serta pertanggungjawaban anggaran.

Namun, BPKAD dalam surat jawabannya justru meminta kelengkapan legalitas organisasi dan menyebutkan bahwa LKPD Pemerintah Kota Bekasi TA 2025 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Kami menghargai pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Tetapi penyebutan bahwa LKPD telah diperiksa bukan jawaban atas seluruh pertanyaan kami. Kami ingin mengetahui bagaimana anggaran tersebut direalisasikan, digunakan untuk apa, siapa penerima manfaatnya, serta bagaimana pertanggungjawabannya,” tegasnya.

BAKORNAS Pertanyakan Penyebutan LHP BPK RI

BAKORNAS juga menyoroti penyebutan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 40.A/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 tanggal 28 Mei 2026.

Saut meminta BPKAD menjelaskan apakah pemeriksaan tersebut mencakup seluruh komponen anggaran yang menjadi materi klarifikasi BAKORNAS, termasuk penggunaan BTT sebesar Rp65,35 miliar, penyertaan modal daerah Rp72,394 miliar, serta pengelolaan SiLPA sebesar Rp258,394 miliar.

BAKORNAS juga meminta penjelasan mengenai ada atau tidaknya temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK RI serta tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah daerah.

“Kalau memang ada informasi yang dikecualikan, silakan jelaskan dasar hukumnya. Tetapi informasi yang terbuka tetap harus diberikan. Pemeriksaan BPK bukan berarti seluruh informasi pengelolaan keuangan daerah otomatis tertutup dari pengawasan masyarakat,” katanya.

BAKORNAS Minta Atasan PPID Turun Tangan

Melalui surat keberatan tersebut, BAKORNAS meminta Atasan PPID Pemerintah Kota Bekasi dan BPKAD untuk memberikan penjelasan tertulis mengenai keterlambatan penyampaian surat, menunjukkan bukti pengiriman dan penerimaan, menjelaskan dasar hukum tenggat tiga hari kerja serta ancaman permohonan gugur atau batal.

BAKORNAS juga meminta kesempatan melengkapi dokumen legalitas organisasi, sekaligus memastikan permintaan informasi mengenai pengelolaan anggaran TA 2025 tetap diproses dan dijawab secara substantif.

Saut menegaskan bahwa keberatan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya ketentuan mengenai kewajiban badan publik, pelayanan informasi, mekanisme keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi.

Siapkan Langkah ke Komisi Informasi hingga Inspektorat

Apabila keberatan tidak ditanggapi secara patut atau informasi yang diminta tetap tidak diberikan tanpa alasan hukum yang jelas, BAKORNAS menyatakan akan menempuh langkah lanjutan.

Langkah tersebut meliputi pengajuan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sesuai prosedur dan tenggat yang berlaku, pengaduan administratif kepada Wali Kota Bekasi, serta permohonan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah apabila ditemukan persoalan administrasi atau pengelolaan keuangan yang didukung bukti.

Jika dalam penelaahan ditemukan bukti awal yang cukup mengenai dugaan penyimpangan keuangan daerah, BAKORNAS juga akan mempertimbangkan penyampaian laporan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

“Kami tidak sedang mencari kesalahan siapa pun dan tidak bermaksud mengintervensi kewenangan BPKAD. Kami menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan partisipatif. Tetapi setiap rupiah uang rakyat yang dikelola pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Saut.

Ia menegaskan, BAKORNAS akan terus mengawal persoalan tersebut sampai terdapat kejelasan mengenai pelayanan informasi publik dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BPKAD Kota Bekasi TA 2025.

“Jangan sampai masyarakat hanya diberi jawaban administratif, sementara pertanyaan mengenai penggunaan uang publik tidak dijawab. Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah yang bekerja secara benar. Justru keterbukaan merupakan bagian dari tanggung jawab kepada rakyat,” pungkas Saut Sitorus.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *