BAKORNAS Keberatan, PPID BPKAD Jabar Diminta Buka Dasar Persyaratan Informasi APBD 2025

 

BEKASI, 18 NOVEMBER 2026 — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP LSM BAKORNAS) resmi mengajukan keberatan administratif kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPKAD Provinsi Jawa Barat melalui surat Nomor 681/DPP/LSM-BAKORNAS/KEBERATAN/XI/2026, tertanggal 17 November 2026.

Keberatan tersebut menyusul terbitnya Surat Keterangan PPID Nomor Pendaftaran 3018/KOM.05.04/SEKRE tanggal 17 November 2026, yang menyatakan permohonan informasi BAKORNAS terkait DPA Rekapitulasi SKPD BPKAD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 belum lengkap secara administratif.

Ketua Umum BAKORNAS, Saut Sitorus,CMH.,CLAd, menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mempertanyakan persyaratan tambahan yang diminta PPID, di antaranya SKT Bakesbangpol Jawa Barat, surat pernyataan kesediaan memberikan laporan pengawasan, serta laporan pelaksanaan pengawasan sebelumnya.

Menurut Saut, BAKORNAS menghormati mekanisme verifikasi administrasi. Namun, setiap persyaratan yang dibebankan kepada pemohon informasi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

“Kami tidak menolak prosedur administrasi. Namun, kami meminta PPID menjelaskan secara terbuka apa dasar hukum setiap persyaratan tambahan tersebut. Jangan sampai mekanisme administrasi justru menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan APBD,” tegas Saut.

BAKORNAS juga menyoroti bahwa surat PPID tersebut belum menjawab substansi klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui surat Nomor 630/DPP/LSM-BAKORNAS/Klarifikasi/XI/2026 tanggal 10 November 2026.

Dalam surat klarifikasi tersebut, BAKORNAS meminta penjelasan atas sejumlah komponen anggaran BPKAD TA 2025, mulai dari pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, defisit anggaran, SiLPA, penyertaan modal, pembayaran utang, pembiayaan neto hingga rencana penarikan dana setiap bulan.

BAKORNAS meminta Atasan PPID BPKAD mengevaluasi surat keterangan ketidaklengkapan tersebut, menjelaskan dasar hukum persyaratan administrasi, serta memberikan salinan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 369/HK.02/Diskominfo beserta SOP yang dijadikan landasan penerapan persyaratan.

Selain itu, BAKORNAS meminta bidang terkait di lingkungan BPKAD melakukan rekonsiliasi terhadap perbedaan angka dalam dokumen DPA TA 2025 Nomor DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025.

“Kami ingin memastikan apakah perbedaan angka tersebut disebabkan kesalahan penginputan, penempatan kolom, perbedaan versi dokumen, atau memang terdapat perbedaan nilai anggaran. Semua harus dijelaskan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjut Saut.

Saut menegaskan, langkah BAKORNAS bukan merupakan tuduhan ataupun kesimpulan adanya tindak pidana korupsi, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan partisipatif terhadap penggunaan uang rakyat.

Apabila pelayanan informasi tidak dipenuhi sesuai ketentuan, BAKORNAS menyatakan akan menempuh mekanisme penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. BAKORNAS juga membuka kemungkinan menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat maupun aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran hukum.

“Kami tidak mencari kesalahan siapa pun. Kami hanya meminta keterbukaan, kejelasan, dan pertanggungjawaban atas anggaran publik. Uang APBD adalah uang rakyat, sehingga pengelolaannya harus dapat dijelaskan kepada masyarakat,” tutup Saut Sitorus.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *